Investasi Era Prabowo Tembus Rp3.923 Triliun dan Serap 5,4 Juta Pekerja

Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mencatat realisasi investasi Indonesia mencapai Rp3.923,2 triliun selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Capaian tersebut terhitung sejak kuartal IV 2024 hingga kuartal III 2026 dan berhasil menyerap 5,48 juta tenaga kerja.

Rosan menyampaikan data tersebut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10).

“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” ujar Rosan.

Distribusi investasi tercatat lebih dominan di luar Pulau Jawa dengan nilai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total.

Sementara itu, realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

Baca Juga:

Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada Tahun 2027

Berdasarkan sumber modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp1.998,7 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp1.924,5 triliun.

Realisasi investasi pada periode Januari hingga September 2026 sendiri telah menyentuh angka Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target.

Sektor hilirisasi menjadi penopang utama dengan nilai investasi mencapai Rp480 triliun sepanjang Januari hingga September 2026.

Investasi hilirisasi terbesar disumbang oleh sektor mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan pasir silika senilai Rp335,1 triliun.

Pemerintah menempatkan 78 persen investasi hilirisasi tersebut di luar Pulau Jawa untuk mendukung pemerataan ekonomi.

Baca Juga:

Pemerintah Uji Coba Makan Bergizi Gratis Metode Prasmanan di 66 Lokasi

Rosan menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi yang memperkuat industrialisasi dan transfer teknologi.

“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi, hilirisasi di antaranya, kemudian industrialisasi,” kata Rosan.

Pemerintah juga telah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

BKPM kini menerapkan mekanisme fiktif positif untuk menerbitkan izin jika kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan respons sesuai batas waktu.

Mekanisme tersebut telah memfasilitasi penerbitan 328 perizinan yang sempat terhambat.

Pemerintah juga menargetkan proses perizinan tertentu selesai dalam lima hari, jauh lebih cepat dibandingkan durasi sebelumnya yang mencapai berbulan-bulan.

Target investasi jangka menengah pemerintah untuk periode 2025 hingga 2029 ditetapkan sebesar Rp13.032,8 triliun.