Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada Tahun 2027
Pemerintah menyiapkan pendekatan pragmatis, transformatif, dan diplomatis melalui APBN.
Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027 di tengah berbagai ketidakpastian global.
Sasaran pertumbuhan tersebut akan ditempuh melalui penguatan konsumsi rumah tangga, investasi, sektor produktif, serta perluasan pasar.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menyatakan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional meski harus memperhitungkan beragam risiko global.
Wahyu menegaskan pentingnya sikap yang tenang namun tetap terukur dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia.
“Waspada harus, panik jangan; tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu dalam diskusi bertajuk “Outlook Ekonomi 2027” di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pemerintah mengandalkan sejumlah indikator domestik yang kuat, seperti inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan kredit dua digit.
Kinerja APBN hingga September mencatatkan pertumbuhan penerimaan negara sebesar 25,5 persen dan peningkatan belanja negara sebanyak 19 persen.
Keseimbangan primer APBN juga berhasil membukukan surplus sebesar Rp125,5 triliun.
Pemerintah akan mengoptimalkan APBN sebagai peredam kejut atau shock absorber untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Strategi pencapaian target 6 persen dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.
Pendekatan pragmatis difokuskan pada penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi yang sudah berjalan.
Pendekatan transformatif mengandalkan sinergi fiskal dan sektor keuangan melalui industrialisasi serta pengembangan industri berorientasi ekspor.
Pendekatan diplomatis mencakup perluasan akses pasar, penarikan investasi, serta pembukaan peluang kerja di luar negeri.
Rancangan APBN 2027 menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun.
Defisit anggaran direncanakan berada pada angka 2,4 persen terhadap produk domestik bruto, atau masih di bawah batas aman 3 persen.
Alokasi belanja pendidikan dipatok sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.
Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional, Luthfi Ridho, menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sangat krusial untuk mengantisipasi perubahan suku bunga internasional.
Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung APBN sebagai katalisator pertumbuhan.
“APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta,” kata Aviliani.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat keterhubungan antara perusahaan besar dan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif yang tepat sasaran.
Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi penentu utama kemampuan ekonomi domestik dalam menghadapi tekanan global pada 2027.
Rekomendasi
