Bahlil Ungkap Rusia hingga Kanada Tawarkan Teknologi Nuklir ke Indonesia
Tangerang – Sejumlah negara internasional menawarkan kerja sama teknologi nuklir kepada Indonesia untuk mendukung rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyatakan tawaran tersebut datang dari Rusia, Jerman, Jepang, Korea, hingga Kanada.
Bahlil menyampaikan informasi ini saat menghadiri Simposium Ketahanan Energi yang diselenggarakan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026).
Ia mencontohkan tawaran Rusia yang mengemuka saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia,” ujar Menteri yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM tersebut.
Ia menambahkan bahwa Jerman, Jepang, Korea, serta Kanada juga melakukan penawaran teknologi serupa kepada pemerintah Indonesia.
Pemerintah hingga saat ini belum merinci tindak lanjut atas tawaran tersebut maupun menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan.
Rencana pengembangan energi nuklir sendiri telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Pemerintah mengalokasikan kapasitas PLTN sebesar 500 megawatt yang terbagi untuk sistem kelistrikan di Sumatera dan Kalimantan.
Masing-masing wilayah tersebut memperoleh alokasi 250 megawatt melalui rencana pembangunan reaktor nuklir berukuran kecil.
Pengoperasian pembangkit tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2032 dan 2033 sebagai upaya memperkuat pasokan listrik nasional.
Baca Juga:
Dalam simposium tersebut, Bahlil mengapresiasi kontribusi PIKI dalam memberikan masukan terkait kebijakan energi nasional.
“Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi,” tutur Bahlil.
Ia mengajak kalangan akademisi dan organisasi cendekiawan untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Bahlil kini secara resmi meminta PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Peluang kolaborasi tersebut tidak terbatas pada pengembangan energi nuklir saja.
Pemerintah membuka ruang keterlibatan PIKI dalam 28 program hilirisasi yang mencakup sektor mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, serta pertanian.
Rekomendasi
