Layanan ini mencakup pembagian masker bagi warga di Kalimantan, Jambi, dan Riau.
Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendesak pemerintah untuk segera menyediakan layanan kesehatan khusus bagi warga terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Layanan kesehatan tersebut difokuskan pada enam titik terdampak yang tersebar di wilayah Kalimantan, Jambi, dan Riau.
Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada upaya pemadaman api, tetapi juga harus memprioritaskan dampak kesehatan masyarakat yang terpapar asap.
“Kita juga memberi saran untuk melakukan pelayanan kesehatan di tempat-tempat yang paling terkena, yaitu tiga provinsi di Kalimantan, Jambi, dan Riau,” ujar Mari dalam keterangan persnya.
Layanan kesehatan tersebut mencakup langkah mitigasi praktis seperti pembagian masker untuk melindungi warga dari paparan asap berbahaya.
Mari menekankan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengairan lahan gambut hingga pemberian bantuan kesehatan khusus.
“Bagaimana pemerintah juga memberi pelayanan kesehatan yang khusus kepada mereka-mereka, termasuk pembagian masker dan seterusnya,” kata Mari menambahkan.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Oktober 2026 mencatat masih terdapat 570,08 hektare lahan dalam proses pemadaman dan pendinginan.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan area penanganan terluas mencapai 389,39 hektare.
Sumatra Selatan menyusul dengan 108,50 hektare lahan, diikuti Jambi seluas 64,50 hektare.
Operasi pemadaman di lapangan saat ini melibatkan 60 ribu personel gabungan yang tersebar di enam provinsi prioritas.
Pemerintah juga mengerahkan 49 armada udara yang terdiri dari pesawat pengebom air, pesawat patroli, hingga pesawat modifikasi cuaca untuk mempercepat proses pemadaman.