Komisi IV DPR Soroti Lahan Sempit yang Menghambat Kesejahteraan Petani Indonesia
Sempitnya luas lahan dan tingginya biaya hidup menjadi kendala utama kesejahteraan petani.
Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti kondisi kesejahteraan petani kecil di Indonesia yang dinilai masih jauh dari kata layak meski pemerintah terus mengucurkan berbagai program bantuan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Rozak, menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi di tingkat petani bawah menjadi persoalan fundamental yang belum kunjung teratasi.
Hanan menyebut keterbatasan luas lahan yang dimiliki petani menjadi kendala utama dalam mencapai taraf kesejahteraan yang memadai.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Diskusi Publik Agripulse di sebuah restoran di Jakarta Selatan pada Rabu (21/10).
Menurut Hanan, skala ekonomi usaha tani saat ini belum mampu menutup beban kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat.
“Ini persoalannya, ini enggak sederhana. Karena petani kita ini ya kalau ditanya apa itu petani, ya orang yang punya lahan, kalau di Jawa ini di bawah setengah hektar misalnya, ya,” ujar Hanan.
Baca Juga:
Hanan mempertanyakan keberlanjutan hidup petani yang hanya mengandalkan hasil dari lahan sempit dengan tanggungan keluarga yang besar.
“Punya lahan cuma sedikit. Pertanyaannya, dengan lahan seluas itu apa cukup dengan anak jumlah sekian? Hayo, kan? Berarti apa? Ini harus ada transformasi, skala ekonominya harus dipenuhi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan pola pengeluaran masyarakat desa telah bergeser karena kebutuhan dasar kini mencakup biaya energi hingga teknologi informasi.
Hanan menilai keterbatasan pendapatan dari lahan seluas setengah hektar tidak lagi mencukupi untuk memenuhi standar hidup normal di tengah perkembangan zaman.
Kondisi ekonomi yang minim tersebut berdampak langsung pada krisis regenerasi di sektor pertanian nasional.
Hanan mencatat rata-rata usia petani Indonesia saat ini sudah tergolong tua dengan angka 48 tahun ke atas.
“Kalau tidak salah umur petani ini sudah 48 tahun ke atas, ya, rata-ratanya. Jangan-jangan udah mendekati 50 tahun sekarang. Sehingga tenaga untuk berusaha untuk di lahan pertanian itu sudah sangat terbatas. Perlu mesin-mesin,” tuturnya.
Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan sosial-ekonomi yang mampu meningkatkan daya beli petani secara nyata.
Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada capaian angka produksi dan pemenuhan teknis pertanian semata.
Hanan menegaskan perlunya kebijakan paralel yang memperhatikan kesejahteraan serta perlindungan harga bagi petani.
“Kebijakannya paralel. Bukan hanya urusan teknis teknologi, tetapi kebijakan-kebijakan sosial ekonomi diperhatikan. Contoh, HPP (Harga Pembelian Pemerintah). HPP membela petani. Petani sekarang, sumringah,” tegas Hanan.
Rekomendasi
