Mentan Amran Soroti Rantai Pasok Pangan yang Bermasalah bagi Petani dan Konsumen

Makassar, Sulawesi Selatan – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti adanya ketimpangan dalam rantai pasok pangan yang mengakibatkan harga di tingkat peternak terlalu rendah sementara konsumen harus membayar harga tinggi.

Amran menegaskan bahwa kondisi tersebut mengindikasikan adanya masalah distribusi yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah.

“Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya,” kata Amran dalam keterangan resmi di Makassar, Jumat (23/10).

Ia menekankan pentingnya keberanian pemerintah untuk membenahi tata niaga pangan di tengah tantangan perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina.

Meskipun menyoroti adanya kendala pada rantai distribusi, Amran belum merinci pihak-pihak yang dinilai menjadi penyebab ketimpangan harga tersebut.

Data menunjukkan inflasi umum Indonesia sepanjang September 2026 berada di angka 3,28 persen.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Kapal 30 Persen Saat Nataru

Komponen harga bergejolak atau volatile food mencatatkan inflasi sebesar 5,03 persen dan melampaui tingkat inflasi umum.

Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan keberlanjutan produksi berbagai komoditas pangan.

“Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen,” ujar Amran.

Ia optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada beras berkelanjutan sembari memperkuat komoditas pangan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan lima arahan strategis, termasuk optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta perluasan kerja sama antardaerah.

Baca Juga:

Wamen ESDM Ungkap Rasio Elektrifikasi Indonesia Kini Capai 99,8 Persen

Dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat bagi petani dan nelayan turut menjadi prioritas untuk menjaga produktivitas.

Mitigasi dampak cuaca ekstrem dilakukan melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini.

Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat bersama Bank Indonesia dan Perum Bulog untuk mengendalikan inflasi di pusat maupun daerah.

Guna menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Tahap II dengan total anggaran mencapai Rp26,34 triliun.

Dana tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan pangan, program magang, serta berbagai insentif ekonomi.

Badan Pangan Nasional juga terus mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah yang telah dilaksanakan sebanyak 11.349 kali hingga Oktober 2026.

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah melalui Perum Bulog diproyeksikan mendekati angka 4 juta ton hingga akhir tahun.

Realisasi penyaluran beras sejak awal Januari hingga 23 Oktober 2026 telah mencapai 2,86 juta ton.

Pemerintah menargetkan penyaluran cadangan beras tahun ini melampaui rekor 3,37 juta ton yang tercatat pada 2024 sebagai upaya menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat.