Menperin Dukung Langkah Pemerintah Alihkan Ekspor Gas untuk Kebutuhan Industri Nasional

Jakarta – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan domestik.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul langkah pemerintah mengurangi volume ekspor gas ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari sejak Sabtu (24/10).

“Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis pada Jumat (23/10).

Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan industri nasional mendapatkan porsi pasokan yang memadai, terutama di wilayah Jawa bagian barat dan Lampung.

Menurut data Kementerian Perindustrian, realisasi pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat baru mencapai 65,69 persen pada 2025.

“Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja,” jelasnya.

Baca Juga:

PJT II Segera Bangun PLTS Terapung 100 MW di Waduk Jatigede

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menjelaskan bahwa pengalihan pasokan dilakukan melalui dua skema utama.

“Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik,” kata Djoko pada Sabtu (24/10).

Selain itu, pemerintah mengurangi pasokan gas dari Sumatra ke Singapura sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari melalui pipa Transgasindo untuk kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Djoko memastikan penyesuaian pasokan ini hanya berlaku untuk Singapura karena jalur pipa yang tersedia saat ini memang terhubung langsung ke negara tersebut.

Kebijakan pembatasan ekspor ini sejalan dengan rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengutamakan ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.

Baca Juga:

Pertamina Perkuat Distribusi dan Tambah Pasokan BBM Demi Layanan Masyarakat

“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” tegas Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mengawal agar transisi pemenuhan gas domestik ini berjalan bertahap demi menjaga keberlangsungan operasional industri di dalam negeri.