Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi mineral dan migas bagi kesejahteraan.
Jakarta – Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pengurus Daerah Papua dan Papua Barat mendorong penguatan investasi serta pengembangan sumber daya manusia lokal untuk mengoptimalkan potensi mineral dan minyak dan gas bumi di Tanah Papua.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertema “Potensi Mineral dan Migas sebagai Akselerator Pembangunan di Tanah Papua” yang berlangsung di Jakarta, Rabu (21/10).
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta pelaku industri untuk merumuskan pengelolaan sumber daya alam yang memberikan dampak ekonomi dan sosial luas.
Ketua IA-ITB Papua dan Papua Barat, Hengky Rumbino, menyatakan bahwa pemanfaatan kekayaan alam Papua memerlukan perencanaan jangka panjang dan sinergi lintas sektor.
“Potensi mineral dan migas Papua harus menjadi penggerak pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Hengky dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).
Ia menekankan bahwa keberlanjutan investasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal serta penguatan ekonomi di daerah.
Direktur dan Executive Vice President Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Claus Wamafma, menambahkan bahwa kehadiran industri harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Kepastian investasi jangka panjang perlu berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab,” kata Claus pada kesempatan yang sama.
Claus menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam wajib mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta penghormatan terhadap kearifan lokal.
Seminar tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu terlibat dalam seluruh rantai industri, mulai dari eksplorasi hingga hilirisasi.
IA-ITB Papua dan Papua Barat turut mendorong penguatan peran badan usaha milik daerah melalui skema participating interest dalam sektor migas.
Penyelenggaraan seminar di Jakarta bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
Seluruh gagasan dan rekomendasi dari forum ini diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya investasi atau produksi sumber daya alam, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat Papua yang memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi,” pungkas Hengky.