AIGCC Minta Indonesia Perjelas Peta Jalan Transisi Energi Demi Gaet Investor
Kejelasan kebijakan dan daftar proyek jadi kunci utama untuk menarik modal swasta.
Jakarta – Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menegaskan pentingnya peta jalan transisi ketenagalistrikan yang jelas untuk menarik investasi swasta skala besar ke Indonesia.
Jaringan investor dengan nilai aset kelola lebih dari US$30 triliun tersebut menilai kejelasan mengenai kebutuhan pembiayaan, daftar proyek, dan pembagian risiko menjadi kunci realisasi investasi.
Laporan terbaru AIGCC bertajuk ‘Investor Expectations for Power-Sector Transition Roadmaps in Asia’ menyoroti urgensi penyelarasan kerangka kebijakan transisi energi di Indonesia.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 gigawatt dengan kebutuhan biaya mencapai US$188 miliar.
Sekitar 73 persen dari total kebutuhan pendanaan tersebut diharapkan berasal dari modal swasta atau independent power producer (IPP).
“Sekitar 73 persen dari kebutuhan investasi US$188 miliar dalam RUPTL diharapkan berasal dari modal swasta, artinya keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kesiapan investor untuk masuk,” ujar CEO AIGCC Rebecca Mikula-Wright dalam keterangan resmi, Senin (26/10).
Mikula-Wright menjelaskan bahwa investor saat ini tidak menuntut ambisi yang lebih tinggi, melainkan kepastian jalur mobilisasi modal.
Kelayakan investasi tersebut bergantung pada aspek teknis pembiayaan, keberlanjutan keuangan PLN, serta pembangunan jaringan listrik yang memadai.
“Posisi Indonesia amatlah penting bagi transisi ketenagalistrikan di kawasan Asia Tenggara, dan para investor sudah mulai melirik Indonesia,” kata Mikula-Wright.
Ia menambahkan bahwa peta jalan yang terpadu dan layak investasi akan mempermudah investor untuk berkomitmen dalam skala yang sepadan dengan potensi pertumbuhan Indonesia.
AIGCC memberikan lima rekomendasi prioritas bagi pembuat kebijakan, termasuk penyelarasan peta jalan nasional dengan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) JETP.
Pihaknya juga menekankan perlunya kejelasan mengenai mekanisme pengadaan, jaminan pembayaran, serta penanganan pembangkit listrik tenaga batu bara.
Rekomendasi lainnya mencakup peningkatan transparansi pasar karbon serta dialog rutin antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan.
“Laporan ini tidak menyerukan strategi baru, yang dibutuhkan adalah menghubungkan rancangan kebijakan transisi energi yang sudah ada menjadi jalur implementasi yang jelas dan berguna bagi investor,” tegas Mikula-Wright.
Rekomendasi
