Kementerian ESDM tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus agar program mandatori bioetanol tetap kompetitif dan tidak membebani masyarakat. Model pendanaan yang mengadopsi sistem BPDPKS ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga bahan baku petani sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Pemerintah Indonesia tengah mengkaji pemberian insentif bagi nelayan pengguna BBM nonsubsidi untuk menjaga stabilitas biaya operasional sektor perikanan. Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian guna memastikan distribusi energi yang tepat sasaran bagi para nelayan.
Kementerian ESDM menambah kuota produksi nikel untuk 2026 demi memenuhi kebutuhan smelter yang masih kekurangan pasokan.
Program biodiesel B50 resmi diluncurkan, namun penyalurannya belum merata di seluruh Indonesia. Saat ini, 57,6% SPBU telah menyalurkan B50, dengan Jawa bagian barat menjadi wilayah dengan cakupan terluas.
Pertamina Gas siap dukung rencana pemerintah mengganti LPG 3 kg dengan CNG. Perusahaan tengah menunggu detail teknis dan skema bisnis dari pemerintah terkait penyediaan infrastruktur CNG.
Proyek listrik nasional senilai Rp 3.000 triliun menghadapi tantangan gejolak global yang memaksa pemerintah merevisi RUPTL PLN 2025-2034. Revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan yang rentan terhadap ketidakpastian ekonomi dan pasokan.
Agrinas Palma Nusantara akan menghidupkan kembali pabrik biodiesel di Riau dengan kapasitas 600 ribu ton per tahun, ditargetkan beroperasi akhir 2025 dengan biaya di bawah Rp 300 miliar. Langkah ini mendukung program biodiesel B50 pemerintah.
Pemerintah mempertahankan tarif listrik hingga September 2026 demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Kebijakan ini juga didukung oleh PLN yang siap menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
