Implementasi mandatori biodiesel B50 berpotensi menciptakan utang karbon hingga 122 tahun akibat kebutuhan ekspansi jutaan hektare lahan sawit. Meski pemerintah berkomitmen menghindari pembukaan lahan baru, tantangan emisi dari kebijakan ini menuntut tata kelola yang lebih ketat demi target iklim.
Implementasi mandatori biodiesel B50 berpotensi menciptakan utang karbon hingga 122 tahun akibat kebutuhan ekspansi jutaan hektare lahan sawit. Meski pemerintah berkomitmen menghindari pembukaan lahan baru, tantangan emisi dari kebijakan ini menuntut tata kelola yang lebih ketat demi target iklim.
Forum Industri Nikel Indonesia mendesak pemerintah menerapkan kebijakan ekspor mineral mengandung logam tanah jarang secara bertahap. Masa transisi diperlukan untuk mengatasi minimnya infrastruktur alat uji serta ketidakpastian regulasi yang saat ini menghambat operasional pelaku usaha.
Pemerintah resmi memperluas daftar negara pengecualian aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menjadi empat negara, yaitu Amerika Serikat, Cina, Australia, dan Kanada. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kerja sama bilateral serta memperluas akses perbankan bagi penampungan devisa.
Pemerintah menetapkan harga BBM khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 GT. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya operasional sektor perikanan tanpa membebani APBN melalui dukungan dana BPDP.
Pemerintah tengah menyusun skema harga khusus BBM bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT untuk menekan beban operasional yang tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya produksi nelayan sekaligus menjaga keberlangsungan sektor perikanan tangkap di tanah air.
Pemerintah Indonesia tengah mengkaji pemberian insentif bagi nelayan pengguna BBM nonsubsidi untuk menjaga stabilitas biaya operasional sektor perikanan. Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian guna memastikan distribusi energi yang tepat sasaran bagi para nelayan.
Pemerintah segera terbitkan Payung Hukum Ojol: pengemudi akan ditetapkan sebagai pelaku usaha mikro, mempermudah akses pembiayaan dan pengembangan usaha sampingan. Kementerian UMKM, Perhubungan, dan Komdigi dipertimbangkan menjadi pengampu kebijakan.
Ekonom nilai pelemahan IHSG bukan karena pidato kenegaraan, melainkan ada “investor nakal” yang memanipulasi pasar demi agenda politik. Ia mendesak pemerintah bertindak tegas melindungi mekanisme pasar.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
