Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah daerah yang masih mempertahankan praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping akan segera menghadapi sanksi administratif jika tidak menunjukkan upaya konkret untuk melakukan transisi pengelolaan sampah pada Senin (10/8/2026).
Dilansir dari Katadata, langkah tegas ini diambil menyusul masih banyaknya pemerintah daerah yang mengalami kendala teknis dan logistik dalam menutup tempat pemrosesan sampah dengan sistem lama tersebut.
“Ada yang kesulitan, jadi bertahap, yang penting effort-nya,” kata Jumhur Hidayat.
Bagi daerah yang tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam perbaikan sistem pembuangan sampah, kementerian memastikan akan menerapkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sanksinya itu tadi, administratif,” kata Jumhur Hidayat.
Praktik open dumping sebenarnya telah dilarang melalui Undang-Undang Pengelolaan Sampah sejak dua dekade lalu, namun implementasinya di lapangan masih berjalan sangat lambat.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya telah memberikan ultimatum agar seluruh pemerintah daerah menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka tersebut paling lambat per 1 Agustus 2026.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hingga akhir tahun 2025, baru sekitar 30 persen dari total 485 tempat pemrosesan akhir di seluruh Indonesia yang berhasil meninggalkan metode tersebut.
Pemerintah daerah saat ini diwajibkan untuk minimal menerapkan sistem controlled landfill sebagai pengganti metode pembuangan terbuka yang tidak ramah lingkungan.
Metode controlled landfill mengharuskan pengelola sampah melakukan pemadatan dan penutupan tumpukan sampah dengan lapisan tanah secara berkala guna menekan risiko bau menyengat serta pencemaran udara.
Meskipun sistem tersebut belum mencapai standar sanitary landfill yang ideal dengan pengelolaan lindi dan gas metana secara menyeluruh, transisi ini dipandang sebagai langkah awal yang krusial.
Tempat pemrosesan akhir yang masih menggunakan metode open dumping dinilai sangat rentan terhadap bencana longsor tumpukan sampah serta risiko kebakaran lahan yang sering terjadi.
Selain ancaman bencana, lokasi pembuangan sampah terbuka juga menjadi sumber utama pencemaran lingkungan dan penyebaran berbagai jenis penyakit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Kondisi lingkungan di sekitar lokasi pembuangan yang tidak dikelola dengan benar menyebabkan kawasan tersebut menjadi tidak layak huni dan menurunkan kualitas hidup warga setempat secara drastis.
Ringkasan
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah daerah yang masih mempertahankan praktik pembuangan sampah open dumping akan dikenakan sanksi administratif jika tidak menunjukkan upaya konkret transisi pengelolaan sampah per Senin (10/8/2026). Langkah tegas ini diambil pemerintah pusat karena lambatnya progres penutupan tempat pemrosesan sampah sistem lama yang dinilai berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Hingga akhir 2025, tercatat baru 30 persen dari 485 tempat pemrosesan akhir di Indonesia yang berhasil meninggalkan metode open dumping. Pemerintah daerah kini diwajibkan setidaknya beralih ke sistem controlled landfill dengan melakukan pemadatan dan penutupan sampah menggunakan lapisan tanah guna menekan risiko pencemaran serta bencana longsor.
Praktik open dumping sebenarnya telah dilarang melalui Undang-Undang Pengelolaan Sampah sejak dua dekade lalu. Transisi ke sistem yang lebih baik dipandang mendesak karena lokasi pembuangan sampah terbuka yang tidak dikelola dengan benar menjadi sumber utama penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas hidup warga sekitar.
