Tangerang – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pemerintah segera mengoperasikan 50 hingga 100 unit bangunan baru program Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia mulai akhir Agustus 2026, tepat setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI pada Sabtu (8/8/2026).
Dilansir dari Katadata, Teddy menjelaskan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan akses pendidikan tetap berjalan tanpa harus menunggu penyelesaian konstruksi gedung permanen yang memakan waktu lama.
“Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia,” kata Teddy.
Ia menambahkan bahwa konsep sekolah rintisan diterapkan agar proses belajar mengajar bagi anak-anak tidak tertunda karena pembangunan fisik gedung yang biasanya membutuhkan waktu hingga satu tahun.
“Karena pembangunan butuh waktu mungkin setahun, tetapi anak sekolah tidak boleh terlambat, harus segera,” ujar Teddy.
Program pendidikan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan angka putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Sosial bertindak sebagai sektor utama dalam mengawal implementasi program yang kelanjutannya terus dipantau sejak tahun lalu ini.
Khusus untuk wilayah Banten, pemerintah telah menyiapkan dua sekolah baru serta enam sekolah tambahan dengan format rintisan sebagai fasilitas penunjang Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa saat ini pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia dapat masuk ke dalam program tersebut pada tahun 2027.
Target jangka panjang yang ditetapkan pemerintah adalah memastikan setiap kabupaten atau kota memiliki setidaknya satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas tampung lebih dari 2.000 siswa.
Saat ini, jumlah siswa yang telah terdaftar dalam program Sekolah Rakyat telah mencapai angka lebih dari 43.000 orang.
Pemerintah optimistis jumlah peserta didik akan melonjak drastis hingga melampaui 150.000 siswa tahun depan seiring dengan rampungnya pembangunan gedung permanen di berbagai daerah.
Seluruh inisiatif ini dijalankan berdasarkan arahan langsung dari Presiden untuk memperkuat fondasi pendidikan dasar bagi masyarakat prasejahtera di seluruh pelosok Tanah Air.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi efektivitas distribusi sekolah rintisan agar target penyerapan siswa dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pembangunan infrastruktur pendidikan ini menjadi salah satu prioritas dalam agenda sosial nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya akan mengoperasikan 50 hingga 100 unit Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia mulai akhir Agustus 2026 sebagai upaya mempercepat akses pendidikan bagi anak-anak keluarga prasejahtera.
Langkah ini menggunakan konsep sekolah rintisan agar proses belajar mengajar dapat segera dimulai tanpa harus menunggu penyelesaian pembangunan gedung permanen yang memakan waktu lama.
Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan lebih dari 150 ribu siswa pada tahun 2027, dengan Kementerian Sosial bertindak sebagai pengawal utama implementasi kebijakan tersebut.
