Prabowo Siapkan Digitalisasi Perlindungan Sosial untuk Tekan Angka Kemiskinan Nasional

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengakselerasi program perlindungan sosial (perlinsos) guna menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2026 sebesar Rp508,2 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat kesejahteraan kelompok rentan.

Anggaran tersebut terbagi atas pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun, layanan pendidikan Rp37,5 triliun, layanan kesehatan Rp69 triliun, serta pemberdayaan masyarakat Rp86,2 triliun.

Porsi terbesar pada kelompok kebutuhan dasar difokuskan pada subsidi energi yang mencapai Rp210,1 triliun, mencakup subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung berupa Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, terdapat alokasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Baca Juga:

Studi Zurich Ungkap Ketahanan Tenaga Kerja Kunci Utama Produktivitas Perusahaan Indonesia

Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa instrumen ini krusial untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial.

“Anggaran perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8).

Memasuki tahun kedua pemerintahan, pemerintah mulai menerapkan digitalisasi perlinsos untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan perlinsos digital pada 10 November 2026.

Pemerintah berencana mengalihkan sebagian mekanisme subsidi berbasis barang menjadi bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

Super Air Jet Buka Rute Penerbangan Langsung Padang-Bandung

“Perlinsos yang akan di-roll out atau diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 10 November karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” jelas Luhut di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Uji coba sistem digital tersebut telah mencakup seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia dengan melibatkan 775 ribu agen pendamping.

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari besaran anggaran.

Syafruddin mengingatkan pentingnya basis data terintegrasi yang akurat guna menekan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah menargetkan integrasi data selesai pada akhir 2026 sebelum menguji skema penyaluran bantuan baru pada kuartal pertama 2027.