Komnas Perempuan Desak Pemerintah Hapus Pajak Pembalut yang Masih 11 Persen
Komnas Perempuan soroti Indonesia yang masih kenakan PPN 11 persen untuk produk menstruasi.
Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah meninjau ulang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pembalut di Indonesia.
Lembaga tersebut menilai produk menstruasi merupakan kebutuhan esensial bagi separuh populasi penduduk yang seharusnya mendapatkan perlakuan perpajakan khusus.
Komnas Perempuan menyampaikan keresahan ini melalui unggahan resmi di media sosial pada Kamis (29/10).
“Pembalut bukan produk opsional, melainkan kebutuhan esensial yang dialami oleh separuh populasi di Indonesia,” tegas Komnas Perempuan.
Mereka menyoroti ketimpangan kebijakan karena barang kebutuhan pokok lainnya justru mendapatkan fasilitas pembebasan pajak.
Saat ini, Indonesia masih menerapkan PPN efektif sebesar 11 persen untuk produk kebersihan menstruasi tersebut.
Pemerintah dinilai perlu mencontoh langkah sejumlah negara yang telah menurunkan hingga menghapus pajak produk menstruasi.
Australia, Kanada, Inggris, dan Malta tercatat telah memberlakukan tarif pajak nol persen untuk produk tersebut.
Negara lain seperti Spanyol dan Austria juga telah melakukan penyesuaian tarif pajak menjadi lebih rendah bagi konsumen perempuan.
Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan holistik guna memperluas akses produk kesehatan reproduksi.
Beberapa langkah yang disarankan meliputi penurunan harga jual serta penyediaan produk gratis di fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.
“Beberapa negara telah mencoba praktik dari mulai menurunkan harga, memberi akses gratis seperti di sekolah atau rumah sakit, juga merancang pembalut yang dapat dipakai ulang,” tulis Komnas Perempuan dalam penjelasannya.
Inovasi pembalut yang dapat digunakan kembali juga dinilai sebagai solusi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Lembaga tersebut menekankan pentingnya pengawasan agar perubahan kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat nyata kepada konsumen.
Komnas Perempuan berkomitmen untuk terus mendorong aksi kolektif guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap perempuan di tanah air.
Rekomendasi
