Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa Indonesia kini tengah memasuki fase pembangunan kedua yang memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem pada Kamis (23/7/2026).
Dilansir dari Katadata, strategi ini diimplementasikan melalui pengembangan mekanisme perdagangan kredit karbon serta kredit keanekaragaman hayati sebagai pilar ekonomi baru.
Jumhur menekankan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan dengan sangat cermat agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.
Pemerintah berkomitmen untuk mencegah keterlibatan pihak perantara atau calo yang sering kali justru merugikan kepentingan nasional dalam pasar karbon global.
“Apalagi ada di berbagai negara atau apa, ingin menjadi calo bagi perdagangan karbon, oh enggak bisa, kita harus jadi pemimpin di situ,” kata Jumhur dalam sambutannya saat peluncuran buku status keanekaragaman hayati.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran buku Status Keanekaragaman Hayati Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua yang berlangsung awal pekan ini.
Jumhur optimistis bahwa potensi ekonomi dari biodiversity credit atau kredit keanekaragaman hayati memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan perdagangan karbon konvensional.
“Kalau orang bicara ada belasan ribu triliun dari perdagangan karbon, ini lebih besar lagi tentang biodiversity credit,” ujar Jumhur.
Berbeda dengan kredit karbon yang fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, kredit keanekaragaman hayati memberikan nilai ekonomi pada keberhasilan upaya konservasi.
Cakupan dari kredit tersebut meliputi kegiatan pemulihan habitat serta peningkatan kualitas ekosistem secara menyeluruh di berbagai wilayah.
Indonesia saat ini memiliki posisi tawar yang kuat sebagai pemimpin global dalam isu keanekaragaman hayati karena kekayaan alam yang melimpah.
Modal besar tersebut mencakup luasnya wilayah daratan dan perairan yang menjadi habitat bagi banyak spesies endemik dunia.
“Jumlah terestrial biodiversity ditambah marines, kita yang paling besar,” ucap Jumhur.
Kondisi geografis yang unik ini membuat banyak negara menaruh harapan besar agar Indonesia mengambil peran sentral dalam isu keanekaragaman hayati global.
Pemerintah kini terus mematangkan regulasi agar skema ekonomi baru ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan jangka panjang.
Integrasi antara perlindungan alam dan pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi model pembangunan utama bagi Indonesia di masa depan.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan negara dalam menjaga warisan alam nusantara di tengah tuntutan pembangunan yang semakin meningkat.
Pemanfaatan instrumen finansial hijau menjadi kunci utama agar kekayaan hayati Indonesia tidak hanya menjadi objek konservasi, tetapi juga sumber kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik perdagangan keanekaragaman hayati di lapangan.
Dengan menjadi pemimpin dalam sektor ini, Indonesia berpeluang menetapkan standar global yang lebih adil bagi negara-negara berkembang lainnya.
Ringkasan
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan kesiapan Indonesia memasuki fase kedua pembangunan ekonomi melalui pengembangan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit) untuk mengoptimalkan potensi kekayaan alam nasional pada Kamis (23/7/2026) di Jakarta. Strategi ini dirancang sebagai pilar ekonomi baru yang memprioritaskan kelestarian ekosistem sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat tapak.
Pemerintah berkomitmen untuk memimpin pasar biodiversity credit secara mandiri guna menghindari praktik perantara atau calo yang merugikan kepentingan nasional. Jumhur optimistis instrumen finansial ini memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan perdagangan karbon konvensional, mengingat Indonesia memiliki posisi tawar kuat sebagai pemilik kekayaan biodiversitas daratan dan laut terbesar di dunia.
Implementasi kebijakan ini akan dilakukan melalui pengawasan ketat dan pematangan regulasi agar skema ekonomi hijau tersebut mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi lingkungan sekaligus menjadi model pembangunan masa depan yang adil bagi negara berkembang.
