Bisnistalk.com, Jakarta – Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan serius seiring dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina yang resmi naik status menjadi negara berpendapatan menengah atas pada Juli 2026, sementara sektor manufaktur nasional justru menunjukkan sinyal pelemahan yang mengkhawatirkan.
Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengamati bahwa penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia hingga masuk ke zona bahaya menjadi indikator utama kondisi perekonomian yang memprihatinkan.
Data terbaru dari S&P Global mencatat PMI manufaktur Indonesia anjlok ke level 46,9 pada Juni 2026.
Angka ini berada di bawah ambang batas 50, yang secara tegas menandakan adanya kontraksi dalam aktivitas manufaktur di Indonesia.
“Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep,” ujar Didik.
“Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah,” sambungnya.
Menurut pandangan Didik, pelemahan PMI secara konsisten menunjukkan bahwa sektor industri, yang merupakan salah satu pilar fundamental perekonomian bangsa, terus mengalami perlambatan.
Meskipun secara statistik pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,61% pada kuartal sebelumnya, Didik menilai pertumbuhan tersebut mayoritas ditopang oleh aktivitas pemerintah, bukan oleh kontribusi sektor industri yang kian melemah.
Situasi ini sangat kontras dengan Vietnam yang berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya di kisaran 8% selama beberapa tahun terakhir.
Bank Dunia secara resmi mengklasifikasikan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas, didorong oleh pendapatan nasional bruto (GNI) per kapitanya yang mencapai sekitar US$4.970, melampaui ambang batas yang ditetapkan sebesar US$4.636.
“Berbeda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8%, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri yang dikembangkan selama dua hingga tiga dekade terakhir,” jelas Didik.
Ia merinci, keberhasilan Vietnam merupakan buah dari kebijakan industri yang konsisten, iklim investasi yang kondusif, serta strategi transformasi ekonomi yang berorientasi ekspor.
Didik berpendapat, sektor industri Indonesia telah lama kehilangan arah kebijakan yang jelas dan terdefinisi dengan baik.
Penurunan tajam PMI manufaktur hingga ke zona kontraksi ini, menurutnya, merupakan konsekuensi langsung dari absennya strategi industrialisasi jangka panjang yang matang dan lemahnya kebijakan investasi yang efektif.
“Sektor industri Indonesia sudah lama terombang-ambing dan tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas,” tegas Didik.
“Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi,” lanjutnya.
Selain terbentur masalah kebijakan, dunia usaha di Indonesia juga menghadapi tekanan signifikan akibat tingginya biaya produksi.
Ketidakpastian geopolitik global turut menambah beban, ditambah berbagai hambatan domestik seperti birokrasi yang rumit dan insentif investasi yang dinilai belum mampu bersaing secara global.
Kondisi ini secara kolektif menyebabkan dunia usaha cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi atau investasi baru, yang pada gilirannya membuat sektor industri terus kehilangan momentum pertumbuhannya.
Sementara itu, Vietnam berhasil melakukan transformasi struktural yang signifikan melalui penerapan strategi industrialisasi yang berorientasi ke luar atau outward looking strategy.
Strategi ini, menurut Didik, memiliki kemiripan dengan pendekatan yang pernah diterapkan Indonesia pada era 1980-an dan 1990-an.
Pendekatan tersebut berfokus pada upaya menarik investasi asing langsung (FDI) berkualitas, yang kemudian diarahkan untuk membangun basis industri berorientasi ekspor sekaligus memperkuat kapasitas industri domestik.
“Vietnam membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri: masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap,” ungkap Didik.
Ia membandingkan, investasi yang masuk ke Vietnam didominasi oleh sektor manufaktur yang berorientasi ekspor, disertai dengan proses transfer teknologi dan pengembangan inovasi.
Hal ini berbeda cukup mencolok dengan Indonesia, yang menurut Didik, masih banyak menarik investasi dengan nilai tambah yang relatif rendah.
Didik memberikan peringatan keras bahwa Indonesia berisiko semakin tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya apabila tidak segera melakukan reformasi struktural yang mendalam di sektor industri.
Ia mengambil contoh Vietnam yang kini mulai memasuki fase yang disebut beberapa pengamat sebagai Đổi Mới 2.0, sebuah transformasi signifikan dari ekonomi yang bergantung pada tenaga kerja murah menuju ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi dengan nilai tambah yang tinggi.
“Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN,” ujar Didik dengan nada prihatin.
Menurutnya, Indonesia perlu mengadopsi kembali kebijakan transformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi yang serupa dengan yang pernah diterapkan pada dekade 1980-an dan 1990-an.
Periode tersebut, ia menambahkan, menyaksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat mencapai angka 7-8%, dengan pertumbuhan sektor industri yang impresif di kisaran 10-12%.
“Jika kebijakan seperti itu tidak dilakukan kembali, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus bertahan di kisaran moderat 5%, tanpa didukung sektor industri yang kuat,” pungkasnya.
