APKASI mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan pemotongan anggaran daerah pada 2027 karena dinilai menghambat pembangunan dan agenda strategis nasional. Kondisi fiskal yang kian tertekan membuat banyak kepala daerah kesulitan menjalankan program serta memenuhi kewajiban pelayanan dasar.
APKASI mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan pemotongan anggaran daerah pada 2027 karena dinilai menghambat pembangunan dan agenda strategis nasional. Kondisi fiskal yang kian tertekan membuat banyak kepala daerah kesulitan menjalankan program serta memenuhi kewajiban pelayanan dasar.
Kanal Foundation mendesak pemerintah mereformasi Dana Insentif Fiskal untuk memberikan apresiasi lebih besar bagi daerah yang konsisten menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini krusial guna memperkuat ketahanan ekologi nasional dan memotivasi daerah dalam pembangunan ekonomi hijau yang inklusif.
Pemerintah Jepang memangkas target pertumbuhan ekonomi tahun fiskal 2026 menjadi 0,9% akibat lonjakan harga minyak dunia. Revisi ini mencakup penurunan proyeksi konsumsi rumah tangga dan investasi modal di tengah tantangan inflasi yang membebani aktivitas ekonomi domestik.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di atas 5 persen tahun ini meski dihadapkan pada tantangan suku bunga tinggi. Akselerasi belanja negara dan penguatan investasi menjadi motor penggerak utama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
BPI Danantara mengusulkan pengalihan subsidi BBM senilai ratusan triliun rupiah untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung produksi baterai domestik dan meningkatkan daya saing industri otomotif nasional di pasar global.
Pemerintah Malaysia menerbitkan sukuk global senilai US$1,5 miliar untuk mendanai infrastruktur dan mengamankan likuiditas di tengah lonjakan subsidi BBM. Meski diminati investor, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal akibat proyeksi subsidi yang membengkak hingga 40 miliar ringgit.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah segera melakukan reformasi subsidi energi karena 63 persen penyaluran saat ini dinilai belum tepat sasaran. Penataan ulang ini krusial untuk menciptakan ruang fiskal bagi pembangunan produktif dan menjaga ketahanan APBN di tengah tekanan ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum ada rencana memangkas anggaran pertahanan sebesar Rp187,10 triliun karena kondisi fiskal negara dinilai masih aman. Efisiensi baru akan dipertimbangkan jika defisit APBN di masa depan mulai terganggu.
Presiden Prabowo Subianto menepis kekhawatiran bahwa program Makan Bergizi Gratis akan memicu pelemahan rupiah maupun krisis ekonomi. Ia menegaskan program ini adalah investasi penting bagi masa depan bangsa dan bukan merupakan bentuk pemborosan anggaran negara.
Efisiensi anggaran mampu mengimbangi kekurangan penerimaan pajak sehingga defisit APBN 2025 tetap berada di kisaran 2,81% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
