Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memastikan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang menyentuh angka Rp 240 triliun pada Kamis (6/8/2026).
Dilansir dari Katadata, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pelunasan utang tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu enam tahun ke depan.
Dana sebesar Rp 240 triliun tersebut pada dasarnya merupakan fasilitas kredit perbankan yang sebelumnya digunakan untuk membiayai pembentukan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
Pemerintah kini mengambil tanggung jawab penuh untuk menanggung pembayaran pokok serta bunga dari pinjaman tersebut agar beban ekonomi tidak mengganggu stabilitas keuangan desa.
“Ya kita bayar utangnya, jadi itu kan Rp 240 triliun kreditnya dan setiap tahun itu di-stretch ke enam tahun,” kata Purbaya.
Skema pembayaran yang dirancang pemerintah menetapkan bahwa pokok utang yang harus dibayar setiap tahun mencapai sekitar Rp 40 triliun di luar beban bunga pinjaman.
Pemerintah akan memulai cicilan pertama pembayaran utang tersebut pada September 2026 mendatang.
Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, serta pihak perbankan terkait.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi dan mekanisme pembayaran berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
“Kami sedang kerja sama dengan BPKP dan Danantara, banknya sendiri dan tim dari sini untuk memastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada,” kata Purbaya.
Purbaya menegaskan bahwa desa tetap akan memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan Kopdes Merah Putih meskipun pemerintah menanggung utang tersebut.
Penyaluran dana desa tetap akan berjalan secara normal seperti biasa tanpa ada hambatan dari proses pelunasan utang ini.
Keuntungan koperasi atau Sisa Hasil Usaha (SHU) nantinya akan dibagikan langsung kepada masyarakat desa setempat.
Aset-aset yang dimiliki oleh koperasi tersebut juga diproyeksikan akan menjadi milik desa sepenuhnya sebagai bentuk penguatan ekonomi lokal.
“Desa kan masih dapat sepertiganya dan nanti dari koperasi itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat desa tidak akan dirugikan karena struktur kepemilikan aset koperasi tetap menguntungkan warga.
Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga kemakmuran masyarakat desa sekaligus menyelesaikan tanggung jawab kredit perbankan yang telah jatuh tempo.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan akan melunasi utang program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp 240 triliun menggunakan APBN mulai September 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi desa dengan mengambil alih tanggung jawab pembayaran pokok dan bunga kredit perbankan tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pelunasan akan dilakukan secara bertahap selama enam tahun, dengan cicilan pokok mencapai sekitar Rp 40 triliun per tahun di luar beban bunga. Saat ini, pemerintah sedang berkoordinasi dengan BPKP, Danantara, dan pihak perbankan guna memastikan administrasi pembayaran berjalan sesuai jadwal.
Kebijakan ini dipastikan tidak akan mengganggu penyaluran dana desa maupun manfaat ekonomi bagi warga. Masyarakat desa tetap akan menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) dan kepemilikan aset koperasi, sehingga penguatan ekonomi lokal tetap terjaga meski pemerintah menanggung beban utang tersebut.
