Jakarta, Bisnistalk.com – Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan munculnya jutaan peluang kerja baru dari hilirisasi industri dan ekonomi hijau.
Kajian tersebut juga memetakan sejumlah tantangan pasar kerja, mulai dari tingginya jumlah pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan penyesuaian terhadap transformasi digital.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 dipengaruhi berbagai faktor global, seperti perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6/2026).
Salah satu peluang terbesar datang dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus berkembang.
Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.
Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs mencapai 3,88 juta orang pada 2026, seiring berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar.
Di sisi lain, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kajian tersebut mencatat sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu diperkuat.
Transformasi digital juga membuka peluang kerja melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital.
Namun, perkembangan tersebut turut memunculkan tantangan terkait pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.
Tantangan lain yang menjadi perhatian adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja.
Outlook Ketenagakerjaan 2026 menunjukkan sekitar 50 persen tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri menuntut lebih dari 80 persen tenaga kerja memiliki kompetensi digital.
Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.
Langkah itu dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.
