Bulog Usut Pengoplosan 600 Ton Beras Subsidi yang Rugikan Negara Rp3,3 Miliar
Bulog menonaktifkan enam pejabat wilayah terkait temuan pengemasan ulang 600 ton beras.
Jakarta – Praktik pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 600 ton berpotensi merugikan negara hingga Rp3,3 miliar.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghitung potensi kerugian tersebut berdasarkan nilai subsidi pemerintah yang tidak tersalurkan sesuai peruntukannya.
Kasus ini terungkap setelah pihak berwenang melakukan penindakan di sebuah rumah produksi beras di kawasan Kayumanis, Matraman, serta Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan pihaknya kini menelusuri alur distribusi beras SPHP yang diduga dibongkar dari kemasan aslinya untuk dikemas ulang ke dalam karung berukuran lebih besar.
Bulog melacak distribusi beras tersebut melalui rekaman CCTV, surat jalan, serta data pembelian dalam aplikasi Klik SPHP.
Hasil penelusuran mengidentifikasi seorang mitra Rumah Pangan Kita (RPK) berinisial RH yang kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan.
Baca Juga:
Potensi kerugian Rp3,3 miliar tersebut dihitung berdasarkan nilai subsidi harga sekitar Rp5.510 per kilogram.
Nilai tersebut merupakan estimasi berdasarkan volume beras yang ditemukan, bukan nilai kerugian final yang telah dipastikan melalui proses hukum.
Bulog telah menonaktifkan enam pejabat wilayah DKI Jakarta dan memberikan surat teguran kepada dua pejabat lainnya sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan.
“Ini masih pendalaman, maksudnya begini, kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan,” ujar Rizal.
Rizal menegaskan bahwa pejabat yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum, sementara mereka yang tidak bersalah akan dipulihkan nama baiknya.
Untuk mencegah penyalahgunaan berulang, Bulog menyiapkan satgas khusus guna menertibkan distribusi beras pemerintah dan memeriksa mitra RPK di seluruh Indonesia.
Pemeriksaan difokuskan pada mitra yang melakukan pemesanan dengan volume atau frekuensi yang tidak wajar.
Bulog menyoroti dugaan pemesanan empat ton beras dalam dua hari berturut-turut oleh mitra tertentu yang kini sedang didalami oleh kepolisian.
“Kemudian kami juga tadi malam langsung Zoom dengan seluruh jajaran pimwil, pimca, direksi dan lain sebagainya membentuk satgas khusus penertiban beras-beras pemerintah, mengantisipasi masih adanya kejadian serupa di daerah-daerah lain,” tegas Rizal.
Selain itu, Bulog membuka kanal pengaduan bernama BELLA atau Bulog Intelligent Assistant untuk menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran oleh pegawai internal.
Program SPHP sendiri merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Pertanian yang juga Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyebut jumlah beras oplosan temuan tersebut berpotensi lebih besar jika praktik serupa berlangsung dalam waktu lama.
Rekomendasi
