Bisnistalk.com, – Jakarta – Komunikasi publik pemerintahan Indonesia dinilai masih sangat bergantung pada figur Presiden, dengan peran kabinet belum mampu menyangga citra kepemimpinan nasional. Temuan ini diungkapkan oleh riset Sintesa Strategi Indonesia (SSI), yang menganalisis jutaan konten daring selama periode awal Juli 2026.
Riset SSI memaparkan bahwa dari total 231,47 juta konten dan satu juta percakapan di media sosial, kurang dari 20 persen yang secara spesifik mengaitkan isu dengan Wakil Presiden atau para menteri. “Mayoritas kabinet belum menjadi penyangga citra Presiden. Komunikasi pemerintahan masih bertumpu pada figur Presiden,” demikian tertulis dalam laporan riset tersebut.
Analisis data dilakukan melalui pemantauan media sosial di platform X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, serta berbagai media online. Periode pengamatan mencakup 5 Juni hingga 2 Juli 2026.
Metodologi riset melibatkan keyword-based crawling untuk mengumpulkan data, diikuti dengan penyaringan relevansi, penghapusan duplikasi, klasifikasi otomatis menggunakan kecerdasan buatan, dan validasi akhir oleh tim peneliti.
Laporan riset menekankan bahwa berbagai isu teknis di tingkat kementerian, termasuk implementasi program dan kontroversi publik, seringkali berujung pada persepsi terhadap Presiden.
Sementara itu, komunikasi dari jajaran menteri dinilai belum terintegrasi secara optimal dalam menjelaskan dan memperkuat kebijakan pemerintah.
Hanya segelintir menteri yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap persepsi publik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tercatat sebagai penyumbang sentimen positif terbesar, mencapai 41,1 persen.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi penyumbang sentimen negatif terbesar dengan 27,1 persen. Kepala Badan Komunikasi, M. Qodari, mencatat sentimen positif tertinggi di kalangan tokoh tingkat menengah dengan 73,3 persen.
Institusi penegak hukum menunjukkan pola kontribusi yang bervariasi. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan kontribusi sentimen positif terkuat sebesar 72,3 persen. Kejaksaan Agung menyumbang 38,1 persen, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 26,3 persen, dengan dominasi percakapan netral yang menunjukkan belum optimalnya penguatan citra Presiden dari lembaga-lembaga tersebut.
Meskipun demikian, riset SSI menunjukkan persepsi publik terhadap Presiden Prabowo Subianto secara umum masih positif. Sentimen positif mencapai 41,5 persen, jauh melampaui sentimen negatif yang hanya 13,8 persen.
Sebanyak 44,7 persen percakapan yang terhimpun bersifat netral, menunjukkan bahwa sentimen positif belum mencapai legitimasi mayoritas, yakni di atas 50 persen.
Selama periode penelitian, dinamika sentimen publik memperlihatkan pergeseran signifikan. Pada fase awal, percakapan didominasi sentimen netral hingga negatif.
Momentum ini dipicu oleh pembahasan Rapat Paripurna DPR mengenai RUU Polri, pembahasan RAPBN, serta berbagai isu ekonomi nasional. Periode tersebut juga ditandai dengan munculnya kritik di media sosial terkait arah kebijakan pemerintah dan isu-isu politik.
Menjelang pertengahan periode riset, sentimen mulai menunjukkan stabilitas. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah yang mulai aktif menyampaikan perkembangan investasi nasional dan optimisme ekonomi melalui berbagai kementerian, yang kemudian memunculkan respons positif dari publik.
Sentimen positif dilaporkan mencapai titik tertingginya menjelang akhir periode penelitian. Peningkatan ini bertepatan dengan kehadiran Presiden Prabowo dalam acara Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo serta pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026.
Kehadiran Presiden dalam agenda-agenda tersebut dinilai menjadi momentum penting yang memperkuat persepsi positif di ruang digital. Meskipun demikian, kritik terhadap gaya komunikasi dan pidato Presiden masih tetap mewarnai percakapan di media sosial.
