Bisnistalk.com, – Medan – Sepuluh rekomendasi strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas fiskal, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan kini menjadi agenda utama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pasca penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII di Medan. Forum yang berlangsung dari 28 Juni hingga 4 Juli 2026 ini mengukuhkan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” melalui kolaborasi mendalam antar pemerintah kota.
Rakernas XVIII APEKSI tidak hanya menjadi wadah pertukaran pengalaman dan penguatan jejaring, tetapi juga menghasilkan cetak biru solusi komprehensif untuk tantangan perkotaan. Rangkaian kegiatan yang meliputi Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis dan Investasi, Karnaval Budaya Nusantara, serta Indonesia City Expo (ICE), secara kolektif mengidentifikasi isu-isu krusial.
Pembahasan intensif dalam berbagai forum tersebut merangkum elemen-elemen penting yang membentuk ketangguhan kota. Mulai dari penguatan ketahanan fiskal daerah, penataan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), percepatan pembangunan infrastruktur, hingga transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
Aspek pengelolaan lingkungan dan persampahan menjadi sorotan, seiring dengan upaya penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal yang inklusif. Penataan ruang dan kerja sama antardaerah turut dibahas mendalam, bersama dengan penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi, serta peningkatan partisipasi aktif generasi muda dalam proses pembangunan kota.
Melalui proses sidang pleno yang partisipatif, seluruh pemerintah kota yang hadir secara mufakat menyepakati 10 rekomendasi kunci yang akan menjadi landasan gerak APEKSI ke depan. Rekomendasi-rekomendasi ini mencakup penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, serta penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah yang krusial bagi otonomi fiskal.
Lebih lanjut, forum ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola program strategis nasional di tingkat daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik diidentifikasi sebagai kunci efisiensi dan aksesibilitas.
Penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi prioritas, berdampingan dengan upaya penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Tata ruang yang terencana baik, kerja sama daerah yang sinergis, dan pembangunan kewilayahan yang merata juga menjadi fokus utama.
Aspek hukum dan regulasi tak luput dari perhatian, dengan rekomendasi untuk penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Terakhir, pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan diakui sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menegaskan bahwa rekomendasi ini merupakan hasil konsolidasi mendalam dari berbagai forum dan diskusi yang telah dijalankan. Ia menambahkan bahwa pengalaman langsung pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan menjadi masukan berharga yang diharapkan dapat memperkuat kebijakan nasional.
Rakernas XVIII APEKSI secara tegas mendefinisikan ketangguhan kota melampaui kesiapsiagaan bencana. Konsep ini mencakup keberlanjutan fiskal, kualitas pelayanan publik, dinamika ekonomi, kemajuan digital, kelestarian lingkungan, serta sinergi kolaboratif antar pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi aktif dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda mewakili 98 kota anggota APEKSI menunjukkan signifikansi forum ini. Karnaval budaya yang melibatkan sekitar 2.800 peserta dan Indonesia City Expo yang menampilkan 375 pelaku UMKM turut meramaikan acara. Pemerintah Kota Medan memproyeksikan acara ini mampu menggerakkan roda ekonomi lokal senilai Rp 72 miliar. Kesepuluh rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi basis advokasi APEKSI kepada pemerintah pusat, menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan kota-kota yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”.
