Jakarta – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) memproyeksikan penurunan volume ekspor furnitur dan kerajinan nasional ke Amerika Serikat sebesar 5% hingga 10% pada semester II 2026 sebagai dampak langsung dari penerapan kebijakan tarif tambahan 10%.
Dilansir dari Katadata, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyatakan bahwa skenario dasar tersebut mencerminkan kondisi pasar yang cenderung stagnan hingga mengalami koreksi moderat dibandingkan jika tarif tambahan tidak diberlakukan.
Estimasi awal menunjukkan bahwa volume pengiriman produk berpotensi tergerus 5–10% dibandingkan kondisi normal, kata Abdul pada Rabu (29/7/2026).
Penurunan kinerja ekspor ini diperkirakan bisa semakin tajam apabila pembeli di Amerika Serikat menahan diri untuk melakukan transaksi atau jika permintaan konsumen di negara tersebut melemah secara signifikan.
Terdapat pula risiko tambahan yang muncul dari investigasi terkait kelebihan kapasitas produksi atau excess capacity yang berpotensi memicu tarif baru lainnya.
Dalam skenario terburuk, HIMKI mengantisipasi penurunan ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia ke Amerika Serikat dapat mencapai rentang 10% hingga 15%.
Sebaliknya, tekanan penurunan tersebut dapat diminimalisir apabila Indonesia mampu memanfaatkan keunggulan tarif dibandingkan negara pesaing serta sigap dalam menangkap peluang relokasi pesanan.
Dampak negatif dari kebijakan tarif ini tidak hanya terbatas pada pembatalan pesanan sepihak oleh mitra dagang.
Para eksportir kini menghadapi tantangan berupa permintaan renegosiasi harga, penundaan konfirmasi order, hingga pengurangan volume pesanan secara bertahap.
Beberapa pembeli bahkan mulai menerapkan strategi untuk memecah pesanan ke sejumlah negara lain guna mengurangi risiko logistik dan biaya.
Tarif tambahan 10% merupakan tekanan baru bagi industri mebel dan kerajinan Indonesia, ujar Abdul.
Amerika Serikat memegang peranan krusial karena menyerap porsi besar dari total ekspor furnitur nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, nilai ekspor mebel Indonesia ke Amerika Serikat mencapai US$1,008 miliar atau setara dengan 53,76% dari total ekspor nasional.
Sementara itu, ekspor produk kerajinan ke negara tersebut tercatat sebesar US$316,68 juta atau mencapai 44,13% dari total ekspor kerajinan nasional.
Kenaikan tarif ini akan meningkatkan biaya barang hingga tiba di pasar Amerika Serikat atau landed cost secara signifikan.
Kondisi ekonomi tersebut berpotensi mempersempit margin keuntungan bagi eksportir, importir, distributor, hingga pelaku usaha ritel di tingkat akhir.
Produk furnitur dinilai sangat sensitif terhadap perubahan harga di pasar global.
Tekanan paling berat akan dirasakan oleh produsen yang mengandalkan produk massal dengan margin tipis serta ketergantungan tinggi pada satu atau dua pembeli saja.
Meskipun demikian, produk furnitur Indonesia diyakini masih memiliki daya saing yang kuat di mata pasar internasional.
Keunggulan tersebut terletak pada produk berbahan kayu, rotan, serat alam, kerajinan tangan, serta desain yang memiliki identitas dan nilai tambah tinggi.
Indonesia masih kompetitif, tetapi tidak boleh merasa aman, kata Abdul.
Daya saing industri tidak hanya ditentukan oleh tarif, melainkan juga harga pabrik, produktivitas, biaya logistik, waktu pengiriman, serta konsistensi kualitas desain.
Ringkasan
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) memproyeksikan penurunan volume ekspor furnitur dan kerajinan nasional ke Amerika Serikat sebesar 5% hingga 10% pada semester II 2026 akibat rencana penerapan kebijakan tarif impor tambahan sebesar 10%.
Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menyatakan bahwa dampak kebijakan ini berpotensi memburuk hingga mencapai penurunan 15% jika permintaan pasar AS melemah atau investigasi terkait kelebihan kapasitas produksi memicu tarif tambahan baru. Kondisi ini menjadi ancaman serius mengingat Amerika Serikat merupakan pasar utama yang menyerap lebih dari 50% total ekspor furnitur dan kerajinan nasional Indonesia.
Penerapan tarif tersebut dikhawatirkan menekan margin keuntungan eksportir karena meningkatnya biaya logistik dan harga jual akhir, yang memicu tantangan berupa renegosiasi harga hingga pembatalan pesanan oleh mitra dagang di AS.
