Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengisyaratkan adanya pemangkasan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan akibat rencana pengurangan jumlah penerima manfaat yang akan mulai diberlakukan selambatnya bulan depan.
Dilansir dari Katadata, Pelaksana harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan sinkronisasi anggaran menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu 30 hari untuk mempertajam kriteria sasaran program.
“Saya mau penajaman penerima manfaat MBG ini melalui kajian kesehatan, pendidikan, dan hukum, tentu saja ujung-ujungnya revisi anggaran dan ada dampak pengurangan anggaran tahun depan,” kata Agustina Arumsari pada Selasa (21/7/2026).
Anggaran untuk program MBG yang awalnya diproyeksikan mencapai Rp 335 triliun kini telah menyusut menjadi Rp 268 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026.
Bulan lalu, pihak BGN bahkan menyampaikan bahwa anggaran program tersebut berpotensi dipangkas kembali sebesar Rp 40 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun.
Pengurangan anggaran ini dipicu oleh temuan di lapangan mengenai target penerima yang dinilai tidak lagi membutuhkan bantuan nutrisi tersebut.
Hingga 18 Juni 2026, BGN mencatat ada sebanyak 39.352 siswa di 76 sekolah di Pulau Jawa yang masuk dalam kategori tidak membutuhkan program MBG.
“Presiden memberikan kami waktu sebulan untuk mempertajam data penerima manfaat MBG, kami sudah punya data ancar-ancar sekolah yang tidak membutuhkan MBG, tapi belum final,” ujar Agustina Arumsari.
Penajaman data ini dilakukan melalui penghentian sementara distribusi bantuan selama 18 hari yang berakhir pada 13 Juli lalu untuk memastikan akurasi sasaran.
BGN kini menyusun indikator baru dalam distribusi program yang mencakup tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial-ekonomi keluarga, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan nutrisi.
Pendapatan keluarga akan menjadi salah satu variabel kunci yang dipertimbangkan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efisien.
“Mungkin formula yang ada saat ini belum bisa seideal yang kami bayangkan, namun gambaran mekanisme distribusi MBG akan mengacu pada tingkat kerentanan gizi sebuah daerah, kondisi sosial-ekonomi penerima, dan akses gizi sebuah daerah,” tutur Agustina Arumsari.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa target 82,6 juta penerima manfaat hingga akhir tahun berpotensi tidak tercapai karena prioritas pemerintah beralih pada perbaikan kualitas.
Pemerintah juga memutuskan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan.
“Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program,” kata Nanik S Deyang.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempertajam kriteria penerima manfaat dalam 30 hari ke depan.
Keputusan ini diambil setelah ditemukan puluhan ribu siswa di Pulau Jawa yang dinilai tidak lagi membutuhkan bantuan nutrisi, sehingga anggaran yang semula diproyeksikan mencapai Rp335 triliun kini berpotensi menyusut hingga menjadi sekitar Rp229 triliun.
Pemerintah kini fokus memperbaiki kualitas program dengan menyusun indikator baru yang mencakup tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial-ekonomi keluarga, serta aksesibilitas wilayah, sekaligus melakukan moratorium pembangunan dapur baru guna meningkatkan efektivitas distribusi.
