Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga lebih dari Rp 70 triliun melalui penyesuaian kriteria penerima manfaat pada Selasa (21/7/2026).
Dilansir dari Katadata, Pelaksana harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa efisiensi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan keilmuan dan bukan sekadar upaya menekan biaya.
“Efisiensi penerima manfaat bukan sebuah tujuan atau sengaja ingin mengurangi penerima manfaat, namun pengurangan ini berdasarkan keilmuan,” kata Arumsari.
Sebelumnya, pihak BGN sempat menekan anggaran program tersebut sebesar Rp 40 triliun menjadi Rp 228 triliun, namun angka itu belum mencakup dampak penyelarasan data penerima yang baru akan dilakukan.
Tugas penyesuaian kriteria ini diserahkan kepada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosefin Berliana Hutapea, yang memiliki latar belakang sebagai mantan Direktur Imunisasi Nasional di Kementerian Kesehatan.
Arumsari menilai rekam jejak Prima sangat relevan karena pola distribusi imunisasi nasional memiliki kemiripan tata kelola dengan mekanisme penyaluran makan bergizi yang membutuhkan akurasi tinggi.
Program MBG nantinya akan mengadopsi alur distribusi berjenjang serta pencatatan penerima manfaat yang disinkronkan dengan data kependudukan resmi pemerintah.
“Sistem penerima manfaat itu yang sedang kami bangun, jadi kami butuh keahlian Ibu Prima ini mengingat beliau biasa dengan pola distribusi nasional,” kata Arumsari.
Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, menambahkan bahwa penyaluran program akan diintegrasikan secara langsung dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Langkah integrasi ini diambil agar BGN dapat memetakan jumlah serta lokasi sekolah maupun siswa yang memenuhi kriteria penerima dengan lebih cepat dan akurat.
Mariman menekankan bahwa keterbukaan data melalui sistem yang terintegrasi menjadi kunci utama untuk menjaga transparansi kebijakan publik di mata masyarakat.
“Integrasi MBG dengan Dapodik ini hal yang penting dan menjadi isu kebijakan publik yang perlu digarisbawahi,” kata Mariman.
Pemerintah berharap sistem baru ini mampu memastikan bahwa bantuan nutrisi tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak kesehatan yang terukur bagi para siswa di seluruh wilayah Indonesia.
Selain penyesuaian anggaran, BGN terus mematangkan prosedur operasional agar distribusi makanan tidak mengalami kendala teknis di lapangan saat program berjalan secara penuh.
Terkait perkembangan kebijakan lainnya, berikut adalah beberapa informasi tambahan mengenai dinamika sektor publik saat ini:
- Komdigi sedang mempersiapkan lelang spektrum 900 MHz sekaligus mengkaji pemanfaatan frekuensi 3,5 GHz.
- Anggaran MBG untuk tahun 2027 diproyeksikan akan lebih rendah dibandingkan tahun ini seiring dengan selesainya pemangkasan data penerima manfaat.
- Proses penyusunan Peraturan Presiden mengenai ojek online hingga kini belum rampung dan pihak Mensesneg telah memberikan penjelasan terkait kendala yang dihadapi.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 hingga lebih dari Rp70 triliun melalui penyesuaian kriteria penerima manfaat. Langkah yang diumumkan di Jakarta pada Selasa (21/7/2026) ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi sasaran program berdasarkan pendekatan ilmiah.
Efisiensi anggaran tersebut akan diwujudkan dengan mengintegrasikan data penerima manfaat ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta menerapkan sistem distribusi berjenjang yang dikelola oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosefin Berliana Hutapea. Penyesuaian ini melampaui rencana efisiensi sebelumnya yang hanya memangkas anggaran sebesar Rp40 triliun menjadi Rp228 triliun.
Pelaksana harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar upaya menekan biaya, melainkan strategi untuk memastikan bantuan nutrisi tepat sasaran bagi siswa di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memproyeksikan anggaran MBG tahun 2027 akan semakin rendah seiring dengan tuntasnya proses pemutakhiran data penerima manfaat tersebut.
