Bisnistalk.com, Sumedang – Program Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumedang tidak hanya mendorong warga berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah lewat keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal serta penerapan tata kelola yang transparan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan hal itu saat meninjau pembangunan rumah penerima bantuan BSPS di Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (5/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar atau akrab disapa Ara didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
Salah satu rumah yang dikunjungi milik Rian Suristiawan, tukang kebun dengan pendapatan sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Ia tinggal bersama istri dan dua anaknya di rumah berukuran 4 x 6 meter yang sebelumnya tak lagi layak huni.
Lewat program BSPS, rumah itu direnovasi dan diperluas menjadi sekitar 33 meter persegi. Pengerjaan dimulai pada 20 Juni 2026 dan kini telah mencapai sekitar 50 persen.
Proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026.Ara menekankan BSPS harus benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan, dengan mengutamakan gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kita ingin setiap rupiah uang negara dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ujarnya.
Ia menyebut BSPS menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada 2026, jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan alokasi BSPS terbesar di Indonesia, yakni 42.508 unit. Jumlah itu naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Di Kabupaten Sumedang, alokasi bantuan juga meningkat dari 364 unit pada 2025 menjadi 2.060 unit pada 2026.
Selain meninjau pembangunan rumah, Ara juga menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT), mekanisme pengadaan material bangunan yang dikembangkan Kementerian PKP untuk memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program BSPS.
Dalam PTT di Sumedang, dua toko material mengikuti proses penawaran terbuka di hadapan warga penerima bantuan. Dari pagu anggaran Rp280 juta, mekanisme itu menghasilkan efisiensi sekitar Rp6,3 juta setelah negosiasi terbuka berlangsung.
Maruarar mengatakan hasil efisiensi itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan agar kualitas rumah yang dibangun semakin baik.
“Kalau ada efisiensi,manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Tambahan anggaran itu digunakan untuk menambah kualitas rumah sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar. prioritaskan masyarakat yang lanjut usia,sakit,tidak bekerja,dan benar-benar membutuhkan,” katanya.
Ia juga menegaskan BSPS harus menjadi penggerak ekonomi lokal. Program ini, menurut dia, perlu melibatkan tukang bangunan, toko material, jasa angkutan, hingga tenaga pendamping dari daerah setempat.
“Mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping, sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini. Berdayakan masyarakat lokal sehingga uang berputar di daerah dan membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman suryatman mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS di wilayahnya. Ia menilai program itu memberi efek berantai terhadap perekonomian karena menyerap tenaga kerja sekaligus menggerakkan sektor pendukung seperti toko bangunan, distributor material, dan transportasi.
Sementara itu,Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut BSPS menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Selain BSPS, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu renovasi 100 rumah dengan bantuan masing-masing Rp5 juta.
Dengan tambahan alokasi bantuan, penggunaan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka, dan pelibatan pelaku usaha lokal, BSPS diharapkan tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat perputaran ekonomi daerah serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
