Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa saat ini hanya tersisa satu perusahaan tambang yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, guna merespons isu perizinan pertambangan yang kembali mencuat pada Senin (3/8/2026).
Dilansir dari Katadata, Bahlil menyatakan bahwa satu-satunya izin operasional yang masih berlaku adalah milik perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yaitu Gag Nickel.
Dia menjelaskan bahwa seluruh izin pertambangan lainnya telah resmi dicabut oleh kementeriannya.
Bahlil menambahkan bahwa izin-izin yang telah dicabut tersebut pada mulanya bukan diterbitkan oleh pemerintah pusat, melainkan dikeluarkan oleh kepala daerah setempat sesuai dengan regulasi yang berlaku pada masa itu.
Dia menepis adanya kabar mengenai penerbitan izin pertambangan baru di wilayah kepulauan tersebut.
Pernyataan ini merupakan tanggapan pemerintah terhadap laporan berjudul “Surga yang Tak Terlindungi” yang dirilis oleh Greenpeace Indonesia.
Laporan tersebut menyoroti kondisi lingkungan di Raja Ampat setahun setelah pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap izin pertambangan di kawasan tersebut.
Temuan dalam laporan Greenpeace menyebutkan adanya tiga perusahaan yang sedang memproses izin pertambangan nikel di bagian timur Pulau Waigeo.
Selain itu, laporan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas penambangan nikel di Pulau Gag telah kembali berjalan.
Perusahaan batu bara juga dilaporkan sedang menempuh jalur hukum untuk mengaktifkan kembali izin tambang yang belum dikembangkan di Pulau Misool.
Sementara itu, operasional perusahaan minyak dan gas dilaporkan masih berlangsung di darat maupun laut sekitar Pulau Salawati.
Wilayah operasional perusahaan migas tersebut ditemukan tumpang tindih dengan zona penyangga cagar biosfer.
Raja Ampat sendiri telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO pada 2023 dan diakui sebagai cagar biosfer pada 2025.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, menilai temuan-temuan ini sebagai bukti nyata ancaman industri ekstraktif terhadap ekosistem setempat.
Belgis menyatakan bahwa bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi Raja Ampat dari kerusakan lingkungan akibat tambang nikel masih sangat minim.
Greenpeace juga mendesak para pelaku usaha dalam rantai pasok kendaraan listrik agar melakukan investigasi mendalam terhadap sumber nikel mereka.
Mereka meminta industri otomotif secara terbuka menolak nikel yang berasal dari kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan wilayah adat.
Desakan ini disampaikan melalui aksi damai pada pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026.
Aktivis membentangkan spanduk bertuliskan “Protect Raja Ampat, Stop Dirty Energy” saat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka pameran tersebut pada Kamis (30/7/2026).
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia lainnya, Anggi Putra Prayoga, mempertanyakan asal-usul energi yang digunakan oleh para produsen kendaraan listrik.
Anggi menegaskan bahwa Greenpeace tetap mendukung transisi energi sebagai upaya melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap energi fosil.
Namun, dia menekankan pentingnya transisi energi yang adil dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan serta keadilan sosial bagi masyarakat setempat.
Ringkasan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya penerbitan izin tambang baru di Raja Ampat pada Senin (3/8/2026), menegaskan bahwa saat ini hanya perusahaan BUMN Gag Nickel yang masih memiliki izin operasional aktif di wilayah tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa seluruh izin pertambangan lainnya telah dicabut oleh pemerintah pusat, seraya mengklarifikasi bahwa izin-izin lama yang dipermasalahkan sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat, bukan oleh kementeriannya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas laporan Greenpeace Indonesia berjudul “Surga yang Tak Terlindungi” yang menyoroti ancaman industri ekstraktif terhadap ekosistem Raja Ampat, kawasan yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark sejak 2023.
