Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui perbaikan tata kelola, penataan skema insentif, serta langkah efisiensi pendanaan yang diputuskan pada Selasa (21/7/2026).
Dilansir dari Katadata, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa proyeksi dana yang dibutuhkan untuk menyukseskan program tersebut dipastikan akan jauh lebih rendah dibandingkan angka awal yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Pemerintah sebelumnya memproyeksikan kebutuhan anggaran mencapai Rp 335 triliun, namun alokasi yang akhirnya disahkan dalam APBN 2026 tercatat sebesar Rp 268 triliun.
Agustina menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih merampungkan penghitungan penyesuaian anggaran tersebut sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu evaluasi selama satu bulan.
Tujuan utama dari penataan ulang ini adalah agar penggunaan dana negara menjadi lebih efisien dan tepat sasaran terhadap wilayah yang memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi.
Pemerintah kini sedang mengkaji perbedaan indeks harga pangan di berbagai daerah, mengingat biaya logistik dan bahan pokok di wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara jauh lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa.
BGN juga tengah menyusun basis data penerima manfaat yang lebih akurat sebagai instrumen utama dalam memperkuat tata kelola distribusi bantuan gizi di lapangan.
Sistem data tersebut nantinya akan memprioritaskan intervensi pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berada dalam periode seribu hari pertama kehidupan.
Saat ini, proporsi penerima manfaat masih didominasi oleh anak sekolah yang mencakup 76% dari total target, sedangkan kelompok ibu hamil dan balita baru mencapai 17%.
Selain memperbaiki sasaran penerima, BGN akan mengevaluasi keberadaan titik layanan yang selama ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah akan melakukan optimalisasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Agustina menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 27.469 titik SPPG yang sedang dirapikan tata kelolanya, ditambah sekitar 13 ribu titik yang sedang dalam proses pembangunan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Kepala BGN untuk membahas strategi implementasi program yang lebih hemat biaya.
Purbaya mengonfirmasi bahwa hasil pembahasan tersebut sangat berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran MBG secara keseluruhan dibandingkan alokasi yang sudah direncanakan sebelumnya.
- Presiden Prabowo Subianto secara tegas membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis menjadi pemicu pelemahan nilai tukar Rupiah serta penurunan kinerja bursa saham.
- Badan Gizi Nasional juga mulai membenahi aturan teknis setelah menemukan kendala operasional terkait polemik menu lele marinasi yang sempat mencuat di tengah masyarakat.
- Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi setiap tahapan program agar efisiensi penggunaan anggaran tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas gizi yang diberikan kepada penerima manfaat.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan perombakan dan penghitungan ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta per Selasa (21/7/2026) guna meningkatkan efisiensi pendanaan serta ketepatan sasaran program sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, memastikan bahwa proyeksi kebutuhan dana akan lebih rendah dari alokasi awal APBN 2026 yang sebesar Rp 268 triliun, dengan fokus evaluasi pada penyesuaian indeks harga pangan antarwilayah dan perbaikan basis data penerima manfaat.
Upaya efisiensi ini mencakup optimalisasi 27.469 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada serta penataan kembali prioritas sasaran bagi kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita, yang saat ini porsinya masih lebih kecil dibandingkan kelompok anak sekolah.
