Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerima perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menuntaskan persoalan pemadaman listrik yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan pada Selasa (4/8/2026).
Dilansir dari Katadata, instruksi tersebut diberikan setelah pemerintah menerima banyak laporan mengenai gangguan distribusi energi yang dinilai meresahkan masyarakat setempat.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah konkret bersama pihak PT PLN agar permasalahan teknis di lapangan dapat terselesaikan dalam waktu dekat.
“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik, karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” kata Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik terjadi akibat kurangnya kegiatan pemeliharaan pada sejumlah fasilitas kelistrikan serta adanya kendala pada jaringan induk.
“Jadi ada pemeliharaan, bahkan ada beberapa, konon cerita, dari PLN terkait dengan jaringan induk juga, tapi kami akan selesaikan dalam waktu dekat,” ujar Bahlil.
Masalah ini sebelumnya telah memicu keterlibatan Ombudsman Kalimantan Selatan yang meminta klarifikasi langsung kepada pihak PLN terkait banyaknya keluhan masyarakat.
Ombudsman telah menggelar pertemuan resmi dengan PT PLN ULP Lambung Mangkurat, PT PLN ULP Ahmad Yani, serta PT PLN ULP Banjarbaru untuk membahas krisis energi yang terjadi.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengungkapkan bahwa laporan terbanyak datang dari warga di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, hingga Kabupaten Barito Kuala.
Masyarakat mengeluhkan frekuensi pemadaman yang terjadi hampir setiap hari dengan durasi rata-rata mencapai empat hingga lima jam sejak Juni 2026.
Warga juga merasa kecewa karena pemadaman sering dilakukan tanpa pemberitahuan resmi atau disertai informasi yang tidak akurat pada kanal komunikasi PLN.
Pengaduan yang telah disampaikan masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile dilaporkan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai sehingga persoalan pemadaman terus berulang.
Kondisi ini mengakibatkan kerugian nyata bagi masyarakat, mulai dari kerusakan peralatan elektronik rumah tangga hingga terganggunya aktivitas ekonomi harian.
Pihak PLN kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa kendala teknis terjadi pada pembangkit Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan serta pemeliharaan di PLTU Asam-Asam.
PLN memastikan bahwa proses pemulihan di Tanjung Power Indonesia telah selesai sepenuhnya.
Sementara itu, pemulihan pada SKS Listrik Kalimantan ditargetkan rampung pada 5 Agustus 2026 dan pemeliharaan di PLTU Asam-Asam dijadwalkan selesai pada 29 Agustus 2026.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menuntaskan persoalan pemadaman listrik yang meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan pada Selasa (4/8/2026). Perintah ini diberikan menyusul banyaknya laporan gangguan distribusi energi akibat kendala teknis pada fasilitas kelistrikan dan jaringan induk.
Bahlil menyatakan pemerintah sedang mengambil langkah terukur bersama PT PLN untuk mengatasi masalah pemeliharaan aset dan kendala pada pembangkit listrik. Pihak PLN menjelaskan bahwa gangguan dipicu oleh kendala di pembangkit Tanjung Power Indonesia, SKS Listrik Kalimantan, serta pemeliharaan rutin di PLTU Asam-Asam yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Agustus 2026.
Kondisi ini sebelumnya telah memicu intervensi Ombudsman Kalimantan Selatan setelah warga di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya mengeluhkan pemadaman harian tanpa pemberitahuan resmi yang berlangsung sejak Juni 2026. Masyarakat melaporkan kerugian berupa kerusakan alat elektronik serta gangguan aktivitas ekonomi akibat respons lambat dari layanan pengaduan PLN.
