Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan investasi nasional yang diproyeksikan mencapai Rp 8.705 triliun pada tahun 2027.
Dilansir dari Katadata, keterbatasan ruang fiskal membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu mengalokasikan dana sebesar Rp 459 triliun untuk mendukung berbagai sektor pembangunan strategis tersebut.
Kebutuhan pendanaan ini mencakup spektrum yang luas mulai dari pengembangan infrastruktur, transisi energi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga program hilirisasi industri.
Juda menyampaikan hal tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, APBN tidak akan pernah cukup untuk membiayai seluruh agenda pembangunan karena besaran kebutuhan yang jauh melampaui kemampuan fiskal negara.
Kontribusi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Danantara diproyeksikan hanya mampu menyokong sekitar Rp 330 triliun dari total kebutuhan investasi tersebut.
Kondisi ini menempatkan sektor swasta sebagai tumpuan utama dengan estimasi kebutuhan dana mencapai Rp 7.973 triliun atau sekitar 91 persen dari total target investasi.
Dana tersebut diharapkan dapat terserap melalui berbagai skema pembiayaan perbankan serta instrumen yang tersedia di pasar modal.
Juda menilai pasar modal memegang peranan krusial sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat secara efisien dan transparan.
Pemerintah kini berupaya mendorong pendalaman pasar agar sektor keuangan dapat berperan lebih optimal dalam menyediakan akses modal bagi investasi produktif.
Data menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia telah berhasil menghimpun dana lebih dari Rp 125 triliun sepanjang semester I 2026 dengan jumlah investor mencapai 28 juta pihak.
Namun, pemerintah memandang angka tersebut belum memadai sehingga perlu adanya perluasan basis investor dan penambahan keragaman instrumen investasi.
Upaya peningkatan likuiditas serta penguatan tata kelola pasar modal menjadi agenda mendesak yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah turut menyambut baik reformasi yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia guna menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil.
Juda berharap langkah-langkah strategis ini dapat memperkuat posisi pasar modal sebagai katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
Ringkasan
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp8.705 triliun pada tahun 2027 untuk membiayai agenda pembangunan nasional, yang disampaikan dalam acara HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Keterbatasan ruang fiskal APBN yang hanya mampu mengalokasikan Rp459 triliun serta kontribusi BUMN sebesar Rp330 triliun membuat pemerintah harus mengandalkan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan dana mencapai Rp7.973 triliun atau 91 persen dari total target investasi.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong peran pasar modal sebagai jembatan pembiayaan yang efisien melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, dan penambahan instrumen investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
