Bisnistalk.com, Jakarta – Aktivitas perdagangan melalui platform e-commerce di Indonesia masih menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan, dengan transaksi digital yang didominasi oleh kawasan perkotaan, terutama di Pulau Jawa, baik dari sisi pembeli maupun penjual.
Hal ini terungkap dari riset NEXT Indonesia Center yang mengolah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.
Peneliti NEXT Indonesia Center, Reza Pratama, menyatakan besarnya nilai transaksi e-commerce nasional belum mencerminkan pemerataan ekonomi digital yang sesungguhnya.
Reza menjelaskan akses internet yang semakin luas belum cukup untuk mendorong aktivitas perdagangan daring jika tidak didukung oleh infrastruktur logistik yang memadai, kualitas jaringan yang stabil, daya beli masyarakat yang kuat, serta tingkat literasi digital yang tinggi.
“Internet memang dapat diakses dari berbagai wilayah, tetapi aktivitas e-commerce tetap bergantung pada kemudahan pengiriman barang, kestabilan sinyal, kemampuan masyarakat berbelanja, dan pemahaman digital. Tanpa perbaikan di aspek tersebut, ekonomi digital berpotensi memperlebar ketimpangan kesejahteraan,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Minggu (12/7).
Berdasarkan pengolahan data Susenas Maret 2025, sekitar 54 juta penduduk atau 19,18% populasi Indonesia tercatat aktif berbelanja secara daring.
Sementara itu, masyarakat yang memanfaatkan internet untuk berjualan hanya mencapai 9,7 juta orang atau sekitar 3,43% dari total penduduk.
Persebaran aktivitas e-commerce memperlihatkan kecenderungan yang kuat pada wilayah perkotaan, terutama daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, pusat pendidikan, sektor jasa yang berkembang, dan keterhubungan dengan pusat-pusat ekonomi nasional.
Dari sisi penjual daring, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan rasio pelaku e-commerce tertinggi di Indonesia, yakni 10,10% dari total penduduk.
Posisi berikutnya ditempati Kota Salatiga (9,25%), Kota Yogyakarta (9,13%), Kota Batu (8,92%), dan Kota Malang (8,67%).
Kelima daerah tersebut memiliki karakteristik serupa, yaitu penetrasi internet yang tinggi serta aktivitas ekonomi perkotaan yang relatif kuat.
Adapun dari sisi pembeli, Kota Yogyakarta mencatat rasio tertinggi secara nasional dengan 36,98% penduduk aktif berbelanja daring.
Kota Depok menyusul dengan 36,96%, kemudian Jakarta Selatan (36,45%), Jakarta Timur (34,73%), Tangerang Selatan (34,03%), dan Kota Bekasi (33,09%).
Reza menilai Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mampu menyeimbangkan aktivitas konsumsi dan produksi digital, didukung oleh sektor pariwisata serta ekonomi kreatif yang berkembang.
Di luar Pulau Jawa, Kota Pangkalpinang menjadi satu-satunya wilayah yang masuk dalam daftar 10 daerah dengan rasio pembeli daring tertinggi.
Rasio pembeli online di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut mencapai 33,30% dari total penduduk.
Riset tersebut juga menyoroti pentingnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi sebagai prasyarat pertumbuhan e-commerce.
Wilayah dengan tingkat transaksi digital tinggi, seperti Kota Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan, telah memiliki cakupan BTS di seluruh desa dan kelurahan sehingga tidak lagi menghadapi kendala sinyal telekomunikasi.
Sebaliknya, sejumlah wilayah di Indonesia Timur masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Di Kabupaten Maluku Tenggara, misalnya, hanya 23,83% desa yang telah memiliki BTS, sementara 48 desa masih belum memperoleh akses sinyal internet.
Kondisi geografis, tingginya biaya pembangunan menara telekomunikasi, dan mahalnya ongkos logistik dinilai menjadi hambatan utama perkembangan e-commerce di wilayah tersebut.
Kendati demikian, NEXT Indonesia Center menilai ketersediaan jaringan internet saja tidak otomatis meningkatkan aktivitas perdagangan digital.
Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya, misalnya, telah memiliki cakupan desa ber-BTS di atas 88%, tetapi rasio pelaku e-commerce di kedua wilayah itu masih berada di bawah 2,5%.
Menurut Reza, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi digital memerlukan dukungan ekosistem yang lebih luas, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, literasi digital, kemudahan sistem pembayaran, hingga biaya logistik yang lebih efisien.
Atas dasar temuan tersebut, NEXT Indonesia Center mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk tidak hanya berfokus pada perluasan jaringan internet.
Kebijakan pengembangan ekonomi digital dinilai perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem ekonomi daerah secara menyeluruh agar manfaat e-commerce tidak hanya memperbesar pasar konsumsi, tetapi juga menciptakan peluang usaha yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.
