Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap alasan teknis di balik penurunan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah pada Selasa (11/8/2026).
Dilansir dari Katadata, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa perubahan metodologi survei menjadi faktor utama yang mempengaruhi data tahun ini.
Perbedaan cakupan wilayah dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 membuat perbandingan angka dengan periode sebelumnya menjadi tidak setara.
Amalia menjelaskan bahwa pengukuran tahun ini jauh lebih komprehensif karena tidak hanya terbatas pada skala nasional, melainkan sudah mencakup tingkat provinsi.
Perbedaan cakupan tersebut menurutnya harus dibedah lebih mendalam agar perbandingan antara hasil 2026 dan 2025 dapat dilakukan secara setara.
Berdasarkan hasil SNLIK 2026, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07%, turun tipis dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 43,42%.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah juga mengalami penurunan menjadi 13,24% dari posisi sebelumnya yang mencapai 13,41%.
Amalia menegaskan bahwa literasi dan inklusi merupakan dua dimensi yang berbeda dalam ekosistem keuangan.
Tingkat literasi menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, sedangkan inklusi lebih merujuk pada penggunaan atau keterlibatan aktif masyarakat.
“Orang tahu pemahaman tentang produk-produk syariah, tapi belum tentu dia memiliki rekening tabungan syariah atau saham syariah,” kata Amalia.
Tantangan pengembangan keuangan syariah saat ini bukan hanya terbatas pada aspek pemahaman, melainkan mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah aktif.
“Bagaimana masyarakat selain paham dan tahu tentang produk syariah, tapi juga menggunakan dan menjadi nasabah,” kata Amalia.
Kondisi penurunan tipis pada indikator syariah ini berbanding terbalik dengan capaian sektor keuangan konvensional yang justru mencatatkan pertumbuhan.
Pada 2026, indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57%, meningkat signifikan dari posisi 66,64% pada tahun sebelumnya.
Sejalan dengan hal tersebut, indeks inklusi keuangan secara nasional juga naik menjadi 93,61% dari angka 92,74% pada 2025.
Pihak BPS berkomitmen untuk terus menyempurnakan metodologi survei agar data yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan secara akurat.
Evaluasi berkelanjutan akan dilakukan guna memastikan kebijakan keuangan syariah ke depan tepat sasaran berdasarkan data yang valid.
Ringkasan
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa penurunan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional pada tahun 2026 disebabkan oleh perubahan metodologi survei yang lebih komprehensif hingga ke tingkat provinsi. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan pada Selasa (11/8/2026) bahwa perbedaan cakupan wilayah dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tersebut membuat perbandingan data dengan tahun sebelumnya tidak setara.
Berdasarkan data SNLIK 2026, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07%, turun tipis dari 43,42% pada tahun 2025, sementara indeks inklusi keuangan syariah juga turun menjadi 13,24% dari sebelumnya 13,41%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor keuangan konvensional yang justru mencatatkan pertumbuhan, di mana indeks literasi keuangan konvensional meningkat signifikan menjadi 69,57%.
Amalia menekankan bahwa tantangan utama pengembangan keuangan syariah saat ini bukan sekadar meningkatkan pemahaman masyarakat, melainkan mendorong agar mereka yang sudah paham beralih menjadi nasabah aktif. BPS berkomitmen untuk terus menyempurnakan metodologi survei guna memastikan data yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan secara akurat.
