Jakarta, Bisnistalk.com – Pemerintah mempercepat penyederhanaan struktur badan usaha milik negara (BUMN) dengan memangkas 240 entitas hingga Juli 2026.
Langkah ini ditempuh melalui konsolidasi perusahaan dan optimalisasi pengelolaan aset negara, dengan tujuan membuat BUMN lebih efisien, terkoordinasi, dan memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya menggelar rapat internal pada Kamis (2/7) untuk mengevaluasi perkembangan proses merger pengelolaan aset BUMN.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya mempercepat integrasi aset agar pengelolaannya berjalan sesuai rencana dan tidak terfragmentasi di banyak lini.
Dalam pembahasan tersebut, Dony menekankan bahwa integrasi aset harus dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar penataan administratif.
Menurut dia, percepatan integrasi diperlukan agar aset milik BUMN dapat dikelola lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Dony menjelaskan, integrasi yang berjalan baik akan berdampak pada naiknya produktivitas aset, penguatan tata kelola perusahaan, serta efisiensi operasional.
Ia juga menilai penyatuan pengelolaan aset akan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Bagi Dony, aset-aset BUMN seharusnya dikelola sebagai satu kekuatan besar, bukan dipisah-pisah dalam pengelolaan yang berdiri sendiri.
“Kalau pengelolaannya makin terintegrasi, manfaatnya juga akan jauh lebih besar, baik untuk negara, dunia usaha, maupun masyarakat,” ujar Dony.
Ia menambahkan, BP BUMN dan Danantara akan terus mempercepat konsolidasi serta integrasi pengelolaan aset BUMN. Fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menetapkan arah penataan BUMN dalam skala besar.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan. Tujuan kebijakan ini adalah menjadikan perusahaan negara lebih efisien, transparan, dan mudah diawasi.
“Kami mau kita rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari sekitar 1.000 perusahaan, lebih dari 200 telah ditutup sebagai bagian dari penataan tersebut.
Presiden menyebut jumlah BUMN masih akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Artinya, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam proses restrukturisasi yang sedang berjalan.
“Bagaimana Pak Dony ? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” kata Prabowo saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah BUMN yang akan tersisa.
Menurut Prabowo, terlalu banyaknya jumlah BUMN selama ini menimbulkan beban organisasi yang besar, mulai dari posisi direksi hingga komisaris di tiap perusahaan. Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan kinerja sebagian perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan.
Ia menilai struktur yang gemuk tersebut justru bertentangan dengan agenda efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua,” ujar Prabowo.
