Jakarta – Upaya percepatan adopsi bus listrik di Indonesia perlu mengadopsi strategi pengadaan skala besar seperti yang telah sukses diterapkan di India guna menekan biaya investasi awal yang masih dinilai tinggi, sebagaimana dibahas dalam forum diskusi transportasi publik pada Kamis (6/8/2026).
Dilansir dari Katadata, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan bahwa India mampu menekan harga unit bus listrik secara signifikan karena pemerintah setempat melakukan pengadaan dalam jumlah yang sangat masif.
Menurut Fabby, pengadaan bus listrik tidak boleh dilakukan secara parsial dalam jumlah kecil, melainkan harus dilakukan secara kolektif hingga mencapai ribuan unit agar industri mau membangun pabrik di dalam negeri.
Strategi tersebut memungkinkan produsen untuk memproyeksikan pasar secara pasti sehingga kapasitas pabrik dan rantai pasok dapat terbangun dengan efisien yang pada akhirnya menurunkan harga per unit.
Pemerintah dapat memanfaatkan target nasional sebagai sumber permintaan utama untuk menarik minat investasi sektor industri kendaraan listrik.
Selain pengadaan skala besar, Fabby mengusulkan pembentukan National Bus Electrification Fund sebagai dana nasional untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi awal.
Dana tersebut dapat bersumber dari pengalihan subsidi energi yang dihitung berdasarkan penghematan dari target nasional pengadaan 10 ribu bus listrik hingga tahun 2030.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas Handhi Setiawan Adiputra mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun peta jalan pemberian insentif bagi operator bus yang ingin beralih dari kendaraan berbasis mesin pembakaran internal.
Pemerintah juga memandang perlunya pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengelola program dan skema insentif tersebut agar berjalan secara berkelanjutan.
Langkah lain yang didorong pemerintah adalah memperluas peran operator seperti Perum DAMRI untuk menjadi penyedia armada melalui skema pembiayaan bagi pemerintah daerah.
Pengembangan ekosistem bus listrik ini diharapkan mampu menghidupi industri lokal, terutama dalam pengerjaan kerangka dasar kendaraan atau chassis.
Handhi menambahkan bahwa sinergi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Perindustrian menjadi kunci dalam mereplikasi keberhasilan program serupa di India.
Pemerintah saat ini telah memulai langkah-langkah strategis dengan menyesuaikan model tersebut agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan riil di Indonesia.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia didorong untuk mengadopsi strategi pengadaan bus listrik skala besar seperti di India guna menekan biaya investasi yang tinggi, sebagaimana dibahas dalam forum diskusi transportasi publik pada Kamis (6/8/2026).
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa pengadaan ribuan unit secara kolektif diperlukan agar produsen tertarik membangun pabrik di dalam negeri, yang pada akhirnya akan menurunkan harga per unit melalui efisiensi rantai pasok.
Sebagai langkah pendukung, pemerintah tengah menyusun peta jalan insentif bagi operator dan mempertimbangkan pembentukan National Bus Electrification Fund yang bersumber dari pengalihan subsidi energi guna membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan armada.
